Ahok dan kisah sebuah mebel antik di rumahku (bagian 1)

  24 - Feb - 2014 -   Yasra Muhtarom -   1 Comment »

Disclaimer: Tulisan ini tidak bermaksud mengipasi sentimen ketidaksukaan atau ekspresi kecemburuan sosial terhadap etnis tertentu. Tulisan ini bermaksud memotret secuil realitas sosial-politik kontemporer di Indonesia.

Para pembaca Blogger Purworejo yang terhormat. Saya akan memulai tulisan ini dengan sebuah ilustrasi kecil mengenai riwayat sebuah perabotan (mebel) yang menghiasi rumah saya di Cibubur Jakarta Timur. Perabotan itu berupa dua buah kursi dan sebuah meja antik terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Perabotan ini tergolong berkelas yang menunjukkan diproduksi oleh tangan yang sangat terampil. Perabotan ini berhasil menghiasi rumah saya melalui sebuah cerita panjang dan berliku yang dimulai dari acara silaturahim di Hari Lebaran di rumah saudara saya yang terletak sekitar 5 kilometer, timur Kota Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Meskipun penampilannya waktu itu lusuh dan dekil karena lapisan debu dan minim perawatan, melihat bentuknya yang sangat antik, saya langsung jatuh hati. Saya pun spontan menyampaikan niat untuk membeli kursi dan meja itu, meskipun saya yakin pemiliknya sedang tidak berniat melego barang tersebut. Berkat pendekatan persaudaraan, singkat cerita, pemilik tak keberatan dengan kompensasi harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dua buah kursi dan sebuah meja kuno. Peristiwa ini terjadi pada saat Lebaran tahun 2006. Bahwa kursi dan meja antik itu memiliki unsur seni tinggi, teman-teman saya yang sempat melihatnya, mengakuinya. Namun yang tak kalah unik adalah cerita yang tersimpan di balik mebel kuno itu. Meja dan kursi itu ternyata merupakan saksi bisu sebuah tragedi sosial di sebuah kota kecil pada awal tahun 1950-an. Menurut kerabat saya itu, mebel itu sebetulnya adalah hasil jarahan dari sebuah peristiwa kerusuhan sosial yang mengguncang sebuah kota kecil bernama Blabak.

Sampai tahun 1950-an, kota yang pernah terkenal berkat keberadaan sebuah BUMN kertas bernama PN Kertas Blabak itu sektor bisnisnya dikuasai oleh saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Hampir semua toko atau tempat usaha di lokasi strategis sepanjang jalan utama kota ini dimiliki oleh mereka. Suatu saat, tanpa diketahui pemicunya secara jelas, terjadi kerusuhan sosial. Saudara-sudara kita dari etnis Tionghoa yang mendominasi sektor bisnis diusir dari Blabak. Toko dan segenap isinya berupa barang dagangan, barang-barang rumah tangga, alat transportasi seperti sepeda, hiasan rumah, dan sebagainya menjadi barang jarahan. Nyaris tak bersisa. Saya ingat sekali sewaktu masih kecil, di desa saya yang berlokasi sekitar 5 kilometer dari Blabak, memiliki seperangkat gamelan yang menurut ceritanya merupakan salah satu hasil jarahan. Entah kemana gerangan gamelan yang pernah mengiringi kesenian ketoprak desa itu kini berada. Konon kabarnya gamelan itu sudah dilego oleh salah satu pengurus kelompok kesenian ketoprak desa tanpa sepengetahuan anggota kelompok yang lain setelah kelompok kesenian itu vakum kegiatan.

Nah, mebel yang sekarang saya miliki itu ternyata menurut cerita sang empunya sebelumnya, juga merupakan hasil jarahan penduduk sewaktu terjadi kerusuhan sosial tersebut. Entah sudah berganti tangan berapa kali sang mebel tersebut, sulit untuk menelusurinya. Yang jelas, akibat kerusuhan tersebut, kini di kota Blabak tak ada satu pun toko atau tempat usaha yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Mereka berpindah domisili ke kota-kota lain seperti Magelang, Jogjakarta, atau Semarang.

Sentimen atau rasa kurang menerima terhadap etnis minoritas Tionghoa beberapa kali memicu kerusuhan sosial di Jawa Tengah. Ketika saya bersekolah kelas I SMA di kota Muntilan tahun 1980, kerusuhan sosial serupa juga muncul di kota tembakau ini. Sekali lagi, pemicunya sering tidak jelas. Namun waktu itu kerusuhan sosial ini merupakan “rembesan” dari peristiwa yang pertama kali muncul di Surakarta. Ketika kejadian itu meletus, teman-teman sekolah saya dari keturunan Tionghoa tidak berani masuk sekolah sampai beberapa hari. Toko-toko, angkutan umum, gudang tembakau yang ditengarai milik masyarakat Tionghoa dirusak atau dibakar. Sampai beberapa hari, suasana Muntilan ibarat kota mati: sepi, tintrim dan minim aktivitas. Setelah itu, kejadian serupa baru muncul lagi pada era transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Sebuah peristiwa yang merupakan imbas dari gejolak politik yang berhasil membakar Jakarta pada bulan mei 1998. Pada peristiwa ini, di Jawa Tengah hanya muncul dalam skala yang sangat massif di Surakarta. Sedangkan kota Muntilan aman dari “ontran-ontran” tersebut.

Kini, setelah era reformasi dan demokrasi, apakah perasaan kurang sreg, kurang nyaman atau bahkan tidak suka terhadap etnis Tionghoa masih hidup di kalangan warga “asli” atau “pribumi” Indonesia? Sebagian orang masih meyakini bahwa perasaan seperti itu masih ada. Proses pembauran atau asimilasi yang tidak tuntas menyebabkan masalah sentimen tidak sreg terhadap etnis Tionghoa menjadi masalah laten. Ibarat menyimpan sampah di bawah karpet. Begitu karpet dibuka, akan terlihat sampah-sampah kering itu berserakan. Jika ada yang melempar api untuk motif apapun, sampah tersebut bisa terbakar kembali. Sebagaimana kita ketahui, sentimen terhadap etnis Tionghoa memiliki akar kesejarahan yang panjang. Penjajah Belanda menempatkan golongan Tionghoa atau warga Timur asing lainnya pada strata lebih tinggi dibandingkan warga “pribumi”. Orang-orang Tionghoa ini lah yang menjadi perantara perdagangan antara masyarakat Belanda dengan warga pribumi. Dominasi yang sangat panjang dalam peta bisnis Indonesia menjadikan masyarakat Tionghoa menguasai sektor bisns selama ratusan tahun, dari hulu sampai ke hilir, dari sisi produksi hingga pemasaran. Hampir di semua kota besar di Indonesia, mereka kemudian menjadi penguasa ekonomi-bisnis. Ratusan kelompok perusahaan (konglomerat) yang berkibar di dunia bisnis Indonesia saat ini dimiliki oleh para pengusaha keturunan Tionghoa. Daftar orang-orang terkaya yang rutin dipublikasikan oleh berbagai lembaga penerbitan seperti majalah Forbes juga selalu menempatkan para pengusaha keturunan Tionghoa sebagai orang-orang terkaya di nusantara.

Walaupun menurut statistik jumlah warga keturunan Tionghoa diperkirakan hanya sekitar 2,5 persen atau sekitar 6 juta dari total jumlah penduduk, namun penguasaan mereka di sektor ekonomi sangat dominan. Ada yang menyebut dominasi ekonomi warga keturunan Tinghoa di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% di tangan pribumi. Inilah yang menjadi salah satu sumber kecemburuan dari warga “pribumi” selama ini. Di antara dua kelompok warga ini, sejak lama berkembang persepsi yang berkonotasi negative atas masing-masing pihak. Masyarakat “pribumi” memiliki persepsi bahwa masyarakat keturunan Tionghoa adalah kelompok masyarakat yang suka hidup eksklusif, hanya mau bergaul akrab dengan sesama kelompoknya. Persepsi lainnya adalah bahwa masyarakat Tionghoa lebih suka berbicara dalam bahasa Mandarin atau dialek lain ketika berbicara sesama kelompoknya. Mereka dinilai kurang memiliki rasa kebangsaan, berorientasi kuat pada uang, uang dan uang. Kalau ada masalah sedikit saja di Indonesia, mereka akan dengan ringan hengkang keluar negeri. Mereka merendahkan warga pribumi dalam banyak hal, misalnya memberikan posisi-posisi strategis di perusahaannya hanya kepada warga sesama etnis, menerapkan standar gaji yang berbeda antara warga “pribumi” dan “nonpri” dan mereka selalu mencari perlindungan dan fasilitas usaha dari pihak berwenang. Sedangkan masyarakat keturunan Tionghoa mempersepsikan warga “pribumi” sebagai orang yang tidak suka bekerja keras, boros, tidak dapat diandalkan dan minim kemampuan. (Julian Suhandinata : 2008, 17)

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memposisikan warga masyarakat keturunan Tionghoa hanya berkiprah di bidang ekonomi dan bisnis. Nyaris tak ada warga Tionghoa yang masuk dunia militer atau birokrasi sipil dengan menjadi pegawai negeri. Mereka tahu bahwa masuk menjadi tentara atau birokrasi sipil, betapapun mereka pintar dan memiliki kemampuan tinggi, karirnya akan mentok. Makanya tak ada jenderal atau pejabat tinggi pemerintahan di waktu itu dari kalangan mereka. Dalam masa sejarah kekuasaannya yang panjang, lebih dari 30 tahun, Pak Harto tidak pernah mengangkat warga keturunan Tionghoa sebagai pejabat tinggi di kemiliteran atau birokrasi pemerintahan. Hanya di akhir masa jabatannya, Presiden yang kini foto-fotonya dengan bahasa sindiran PIYE KABARE LE, ISIH PENAK JAMANKU TO, itu mengangkat Bob Hasan, seorang warga muslim ketururan Tionghoa sebagai Menteri Perindustrian. Banyak orang menyebut, Bob Hasan diangkat sebagai menteri bukan karena dia seorang Tionghoa, melainkan sebagai balas budi atas loyalitasnya yang panjang kepada Soeharto dan keluarga Cendana.

Bagaimana keadaannya kini di era reformasi dan demokrasi? Sangat berbeda. Dominasi mereka di bidang bisnis masih tetap kokoh tak tergoyahkan, dan mungkin kondisi ini, jika tidak ada kebijakan khusus untuk mendongkrak kemampuan pengusaha pribumi sebagaimana pernah dilakukan oleh PM Mahathir Mohammad di Malaysia, dominasi bisnis warga keturunan Tionghoa di Indonesia masih akan berlangsung beberapa generasi mendatang. Atau bahkan ada yang ekstrem menyebut dominasi warga Tionghoa di dunia bisnis Indonesia sampai “kiamat” pun (meminjam istilah Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut warga pinggiran Kali Ciliwung kalau tidak mau direlokasi sampai “kiamat” pun akan terkena banjir), tidak akan mampu diimbangi oleh warga pribumi. Mereka sudah terlanjur besar sejak lama. Jaringan mereka terlanjur kuat ditambah perasaan etnisitas sebagai sesama warga perantau yang sangat kokoh.

Harus diakui, masyarakat Tionghoa memiliki semangat dan jiwa wirausaha yang jauh lebih kuat dibanding warga pribumi. Mereka juga gigih mencari peluang dan melakukan lobi-lobi untuk menggolkan proyek. Di kalangan mereka terdapat ungkapan, “langit ke tujuh pun bisa ditembus dengan tombak emas”. Artinya betapapun tinggi dan sulitnya menembus birokrasi atau melakukan pendekatan terhadap pejabat pengambil keputusan, itu semua bisa ditembus dengan “tombak emas” (uang). Dimanapun dan kapanpun, kekuatan uang selalu bisa berbicara.

Di arena pasar bebas, mereka memiliki jaringan yang terdiri dari sesama pebisnis keturunan Tionghoa. Jaringan mereka bukan hanya terbatas di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dengan adanya para perantauan Cina yang tersebar di berbagai pelosok bumi. Mereka dikenal sebagai para hoakiao. Dengan kekuatan jaringan ini, mereka bisa berbagi pengalaman, informasi, teknologi dan bahkan juga modal. Sementara di sisi lain, warga masyarakat pribumi sekian lama menganggap bahwa dunia bisnis adalah aktivitas yang tidak bergengsi. Sebagian besar para terdidik warga pribumi lebih memilih menjadi pegawai negeri atau pegawai di sektor swasta setelah mereka lulus sekolah. Mereka kurang berani mengambil risiko. Dengan menjadi pegawai negeri atau swasta, gaji bulanan sudah pasti diterima. Hanya akhir-akhir ini saja pandangan itu mulai sedikit bergeser dengan makin banyaknya masyarakat pribumi terjun ke dunia bisnis.

Belakangan ini, setelah era reformasi dan demokrasi yang terbuka lebar, minat warga Tionghoa untuk menekuni bidang aktivitas lain di luar bisnis-ekonomi terlihat melonjak tajam. Beberapa tokoh etnis Tionghoa memang telah tercatat mewarnai jabatan politik di era reformasi seperti Kwik KIan Gie (Menko Menko Perekonomian), Marie Ellka Pangestu (Menteri Perdagangan/ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan Amir Sjamsudin (menteri Hukum/HAM, seorang warga keturunan Tionghoa Muslim kelahiran Makassar). Kini bidang politik menjadi lahan aktivitas baru yang seksi di mata para warga keturunan Tionghoa. Di era Orde Lama atau Orde Baru, nyaris tak ada kursi pejabat daerah mulai dari Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur yang diduduki oleh warga etnis Tionghoa. Era reformasi mencatat nama-nama seperti Basuki T. Purnama atau Ahok sukses menjadi Bupati Belitung Timur (Provinsi Bangka-Belitung) yang kini menduduki kursi sebagai Wakil Gunernur DKI setelah sebelumnya menjadi anggota DPR-RI. Setelah itu muncul juga nama lain seperi Christiandy (Wakil Gubernur Kalimantan Barat) dan Mohammad Anton (Walikota Malang). Siapa menyusul? (Bersambung).

Yasra Muhtarom

Category: blog, Tags: | posted by:meds


One Response to “Ahok dan kisah sebuah mebel antik di rumahku (bagian 1)”

  1. Adi degreen says:

    Membaca tulisan ( Pak Yasra Muhtarom) kalao saya tidak salah ya. Mau coba menanggapi:

    ” Perihal EkonomiIndonesia yang cenderung lebih di kuasai oleh etnis tionghoa saya sependapat dengan bapak.Dan menurut pendapat saya berdasarkan penglaman saya ada beberapa perbedaan antara pengusaha pribumi ( WNI asli ) dengan yang Tionghoa.Namun yang paling mendasar sekali adalah dalam hal ” pengambilan resiko “. Pengusaha Tionghoa lebih berani mengambil resiko dalam hal membesarkan perusahaannya, misalnya dengan pinjaman Modal dari BANK. tentunya dengan perhitungan. Sementara pengusaha pribumi ( lebih-lebih Jawa ) mereka cenderung bermain di level aman. Mereka tetap berusaha membesarkan perusahaan, namun tetap meng-usahakan resiko sekecil mungkin, seperti kawan2 saya, mereka rata2 tidak berani mengambil pinjaman BANK. Mungkin ini juga sudah sifat kita sebagai orang jawa yang di ajarkan nrimo ing pandum. Untuk masalah warga etnis tionghoa yang terkesan eksklusif menurut saya itu bukan perwujudan mereka yang sesungguhnya. Mereka meng-eksklusifkan diri karena keadaan. Mereka dengan populasi yang hanya sekitar 6 % jumlah penduduk tentu menghendaki hidup yang aman, nyaman dan tentram. Padahal kita semua tentu tahu kondisi masyarakat kita. Lebih2 lagi dalam memandang etnis yang minoritas.Namun dalam hal berbisnis menurut saya mereka termasuk ” etnis ” yang menyenangkan dan menghargai orang lain. Sekali lagi ini pendapat saya.Salam Adi degreen

Komentar dengan Facebook

Leave a Comment

 

© copyleft - 2014 by Blogger Purworejo
Theme by: azimat.net