Digelontor 750 juta per Desa, Bisakah Rakyat Purworejo Sejahtera ?

  20 - Dec - 2013 -   indra.ngombol -   4 Comments »

Berita disahkannya UU Desa oleh DPR pada 18 Desember kemarin disambut sangat antusias oleh perangkat desa seluruh Indonesia. Bayangkan, 10% APBN dibagi merata ke seluruh desa, sehingga TIAP DESA diperkirakan bisa menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat sekitar 750 JUTA PER TAHUN !

DESA AKAN KAYA RAYA ! Demikian topik utama sebuah koran lokal keesokan harinya. Tapi.., benarkah begitu?

Anggaran besar yang tiba tiba datang tentu menghasilkan banyak ekspresi, semuanya pasti gembira dapat anggaran besar. Tapi untuk orang orang yang berpikir, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola nya agar BISA PRODUKTIF dan membuat RAKYAT DESA SEJAHTERA.

Pada tulisan sebelumnya telah diulas bahwa APBD Purworejo sekitar 1,1 Triliun tersebut 70% HABIS untuk MEMBAYAR GAJI PEGAWAI. dengan anggaran 750 juta setahun, atau sekitar 62 juta sebulan per desa, apakah nantinya juga sebagian besar HABIS untuk membayar gaji??

Memandang dana alokasi pusat untuk desa sebagai sumber pendapatan, adalah sudut pandang yang cukup berbahaya. Dalam dunia ekonomi ada istilah: HARTA, UTANG, MODAL, PENDAPATAN dan BEBAN, jadi bagi pengelola keuangan desa akan memandang 750 juta ini sebagai MODAL , ataukah PENDAPATAN ?

Bila hanya dipandang sebagai sekedar PENDAPATAN, yang terjadi adalah kegiatan konsumtif yang tidak menimbulkan  NILAI TAMBAH atau keuntungan.  akan bermunculan kendaraan kendaran baru karena konsumtif, Akan banyak bermunculan proyek proyek yang tidak meningkatkan produktifitas  warga desa, belum lagi resiko resiko mark up, alias penggelembungan anggaran proyek, atau manipulasi anggaran proyek, seperti yang terjadi pada proyek proyek APBN yang  ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kepala Desa harus paham akutansi

Pemahaman kepala desa terhadap akutansi menjadi sebuah kebutuhan utama. Mungkin menjadi hal memusingkan yang harus dipelajari, tetapi demi pelaporan keuangan yang akuntabel, akutansi wajib dipahami. Hal ini akan mencegah penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Semoga pembelajaran dunia pembukuan / akutansi ini tidak dimanfaatkan menjadi proyek pelatihan yang memakan anggaran tambahan

Membuat Lembaga Pelatihan wirausaha

Untuk menjadi desa yang produktif, yang pertama kali dilakukan adalah melatih warga desa dengan pelatihan kewirausahaan, mulai dengan membangun ide kreatif, mewujudkan berbagai kreatifitas dengan latihan latihan, dan setelah menghasilkan produk , dilanjutkan dengan pelatihan menjual produk hingga berhasil. Yang biasa terjadi di lapangan adalah sekedar pelatihan, misalkan kursus menjahit 2-3 bulan, setelah selesai kembali ke rumah dan tidak mengerjakan apa apa, bagaimana akan menghasilkan?? (ya iyalah..)

Membuat Badan Usaha milik Desa (BUM Desa)

Bila warga desa sudah memiliki keterampilan, mampu menghasilkan dan bisa menjual, maka potensi BUM Desa menjadi sangat penting untuk membantu produktifitas dan pemasarannya, saat itulah kegiatan Simpan Pinjam Modal menjadi sangat produktif dan dibutuhkan warga desa (bukan simpan pinjam konsumtif). Selain kegiatan simpan pinjam produktif , BUM Desa bisa menjadi lembaga pemasar produk kreatifitas warga desa ke luar wilayah

Meningkatkan kesejahteraan petani

Sebuah wilayah masih disebut desa manakala sebagian besar penduduknya adalah petani, karenanya kesejahteraan petani dari pertanian haruslah diutamakan.  Bantuan pupuk bersubsidi belaka tidak akan membuat petani sejahtera. Petani membutuhkan upgrade ilmu pertanian terkini, agar bisa menghasilkan panen yang jauh lebih melimpah, bebas hama, dengan luas lahan yang tetap sama.  Bila tidak bisa mengandalkan penyuluh pertanian karena jarang turun blusukan ke sawah lahan pertanian, maka dibutuhkan pemuda pemudi yang melek teknologi untuk aktif mencari informasi (paling murah via internet), untuk kemudian ditransfer dalam tiap tiap kelompok tani, bisa juga dengan kegiatan sharing kelompok tani yang sudah sukses di daerah lain ke desa tersebut. lahan percontohan bisa dimulai dari tanah kas desa. Kelompok muda mudi yang melek internet ini juga bisa jadi pelopor pemasaran keluar wilayah dan berkomunikasi dengan kelompok usaha produktif rumah tangga di desa

Sejahtera atau tidak, tergantung pemanfaatan dana

Menerima gelontoran dana hingga 750 juta per tahun adalah hal yang menggembirakan, tetapi akan jauh lebih membahagiakan bila dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, membuat hidup di desa lebih bahagia, dan semoga bisa membuat kaum urban kembali ke desa dan membangun desa bersama, dan itulah yang dinamakan PEMERATAN PEMBANGUNAN dan PEMERATAAN PENDAPATAN.  -Indra,   KotaPurworejo.com -

illustrasi foto: Antara Foto

Category: berita, Tags: ,, , , , , | posted by:indra.ngombol


4 Responses to “Digelontor 750 juta per Desa, Bisakah Rakyat Purworejo Sejahtera ?”

  1. yono says:

    Mas Indra,
    Sepanjang yang saya baca dan menurut pemahaman saya yang barangkali keliru; tidak ada pasal yang menyebutkan 10% APBN dibagi merata ke seluruh desa, sehingga TIAP DESA diperkirakan bisa menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat sekitar 750 JUTA PER TAHUN.
    APBN 2014 sebesar Rp. 1.816,7 triliun, desa diseluruh Indonesia 72.944; sehingga kalau 10%APBN dibagi jumlah desa = wowww…. (kalkulator saya nggak muat).
    Pasal 72 mengatur pendapatan desa, ayat 1 hurup b : Alokasi APBN(tanpa menyebut prosentase).
    Pasal 72 Ayat 4 : Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokai Khusus.

    Menurut tabel simulasi Pendapatan Desa dari DPR, untuk Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo menempati urutan terendah pendapatan rata rata desa yaitu sebesar Rp.988.152.848/desa (rata rata), tertinggi Kabupaten Kudus sebesar Rp. 1.528.704.575/desa.
    Tertinggi di Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim sebesr Rp. 3.927.550.606/desa.

    Benar, jumlah uang yang banyak digelontorkan ke desa harus disikapi dengan kemampuan perangkat desa, terutama kepala desa, pengetahuan pembukuan dan pelaporan yang bisa dipertanggung jawabkan mutlak harus dikuasai.
    Terlebih dari semua itu, kesiapan mental para perangkat untuk kuat menghadapi godaan penyelewengan harus mampu dicegah; beberapa pengamat secara bercanda mengatakan bahwa dengan disyahkan UUDesa perlu menambah rumah tahanan khusus unuk kepala desa/perangkat….

    Kekhawatran Mas Indra nanti Rp.62jt habis untuk bayar pegawai (kalau itu yang dimaksud gaji perangkat desa), pasal 66 ayat 1 s/d 5 mengatur penghasilan Kepala Desa dan perangkatnya yang terpisah dari Pendapatan Desa.

    Menurut saya UUDesa akan banyak bermanfaat untuk kemajuan desa, sepanjang dikelola dengan benar, dan ada komitmen serta konsistensi dari Pemerintah Pusat dan Pemda untuk melaksanakan dengan sepenuh hati, ini akan tercermin dalam penerbitan PP dan Perda yang masih harus kita cermati.

    • yono says:

      diawal tulisan ada sedikit koreksi, seharusnya tertulis :
      Sepanjang yang saya baca dan menurut pemahaman saya yang mudah mudahan tidak keliru… dst

    • Trimakasih atas comment Mas Yono yang sangat SUPER..
      Di negeri ini sistem pencegahan atas penyelewengan atau penyimpangan anggaran masih cenderung kurang efektif. Bahkan KPK pun sering dianggap sebagai penindak kasus yang telah terjadi. Pencegahan atas penyimpangan anggaran sama halnya dengan pencegahan terhadap penyakit, bila bisa dicegah, ongkosnya jauh lebih murah daripada mengobati tindakan korupsi.

      Meski kita sekarang hidup di jaman keterbukaan, di pelosok pelosok desa masih mengalami kesulitan dalam hal keterbukaan informasi, apalagi keterbukaan anggaran. padahal keterbukaan anggaran menjadi pencegah timbulnya penyimpangan. Pengawasan atas pemerintahan harus bersifat partisipatif aktif, semua rakyat desa bisa menjadi pengawas, karena lingkup desa masih memungkinkan, dan tidak hanya terbatas di badan perwakilan desa semata. membuat rakyat lebih berpartisipasi dalam hal anggaran dan pembangunan desanya tentu akan lebih mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa. Pembangunan lebih didorong dari semangat partisipan, setelah itu baru didorong oleh anggaran.

  2. harus sejahtera dong..

Komentar dengan Facebook

Leave a Comment

 

© copyleft - 2013 by Blogger Purworejo
Theme by: azimat.net